Prosedur Pelaksanaan Diklat
Keputusan untuk menyelenggarakan diklat harus berdasar pada data yang valid, yang dihimpun melalui penilaian kebutuhan-kebutuhan. Penilaian ini mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi oleh pegawai/organisasi dan tantantangan-tantangan kedapan demi pengembangan organisasi. Pimpinan dapat memperoleh informasinya melalui daftar pertanyaan yang diajukan pada para pegawai atau mencermati kinerja pegawai. Di samping itu dapat juga informasinya dilihat dari catatan-catatan laporan kerja. Kualitas diklat sangat tergantung pada manajemen diklat yang diselenggarakan, antara lain pada ketepatan memilih materi diklat, kualitas penatar/nara sumber, metode pelatihan serta evaluasi yang dilakukan. Untuk itu pemilihan penatar harus benar-benar sesuai dengan bidang keahlian serta pengalaman kerja yang dimilikinya. Analisis terhadap kebutuhan diklat sebagai suatu tahapan dalam penyusunan program terkait dengan jenis, prosedur, model dan teknik diklat perlu dilakukan dalam manajemen diklat. Penelusuran dimulai dengan analisis tugas/fungsi yang ada, kualifikasi persyaratan untuk memenuhi fungsi tersebut, kemudian mencari solusi jenis diklat yang meliputi: materi yang harus disajikan, metode diklat yang tepat untuk memenuhi jenis kualifikasi yang diperlukan terkait dengan ketrampilan dan bidang keahliannya. Pada akhir penyelenggaraan diklat harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya merubah atau meningkatkan perilaku pegawai dalam upaya peningkatan kinerja.
Sumber : http://staffnew.uny.ac.id/upload/131844875/penelitian/manajemen+diklat.pdf
Keputusan untuk menyelenggarakan diklat harus berdasar pada data yang valid, yang dihimpun melalui penilaian kebutuhan-kebutuhan. Penilaian ini mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi oleh pegawai/organisasi dan tantantangan-tantangan kedapan demi pengembangan organisasi. Pimpinan dapat memperoleh informasinya melalui daftar pertanyaan yang diajukan pada para pegawai atau mencermati kinerja pegawai. Di samping itu dapat juga informasinya dilihat dari catatan-catatan laporan kerja. Kualitas diklat sangat tergantung pada manajemen diklat yang diselenggarakan, antara lain pada ketepatan memilih materi diklat, kualitas penatar/nara sumber, metode pelatihan serta evaluasi yang dilakukan. Untuk itu pemilihan penatar harus benar-benar sesuai dengan bidang keahlian serta pengalaman kerja yang dimilikinya. Analisis terhadap kebutuhan diklat sebagai suatu tahapan dalam penyusunan program terkait dengan jenis, prosedur, model dan teknik diklat perlu dilakukan dalam manajemen diklat. Penelusuran dimulai dengan analisis tugas/fungsi yang ada, kualifikasi persyaratan untuk memenuhi fungsi tersebut, kemudian mencari solusi jenis diklat yang meliputi: materi yang harus disajikan, metode diklat yang tepat untuk memenuhi jenis kualifikasi yang diperlukan terkait dengan ketrampilan dan bidang keahliannya. Pada akhir penyelenggaraan diklat harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya merubah atau meningkatkan perilaku pegawai dalam upaya peningkatan kinerja.
Sumber : http://staffnew.uny.ac.id/upload/131844875/penelitian/manajemen+diklat.pdf
Numpang ya mbah..
ReplyDeletePortal blog pribadi salah satunya adalah wasimaf.wordpress.com yang menyajikan konten pendidikan, kesehatan, bisnis dan blogger untuk pemirsa yang menyukai dan setia membaca karya wasimaf sepanjang waktu. Wasimaf hadir dengan tampil beda dengn yang lain dengan menggunakan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh anak muda maupun orang tua sekalipun.
Diantara konten wasimaf adalah tentang bimtek yang barupa keuangan daerah mengatur langkah-langkah dan prosedur untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah yang baik. Untuk SKPD / OPD, implementasi aktual dari sistem dan prosedur baik untuk daerah masing-masing Seperti Sistem dan Prosedur Penerimaan, Biaya dan Prosedur dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Info bimtek pusdiklat pemendagri keuangan pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerbitan Permendagri 64/2013 adalah komitmen pemerintah daerah untuk mengatur kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah.
Penentuan Perkada paling lambat 31 Mei 2019 dan harus dikontrol dengan baik oleh fungsi akuntansi, terutama di SKPKD dan di SKPD. Selain itu peraturan "Info bimtek pusdiklat pemendagri" juga dikelola oleh pihak lain sebagai perencana dan tim anggaran daerah. Tidak sedikit inspeksi yang melakukan fungsi pengawasan wajib diketahui untuk melakukan tugas meninjau laporan akuntansi regional.